Hukum & Kriminal - 28 Jun 2019 15:20 - 395 0
Proyek dinas PUPR Lampura di sinyalir tanpa melalui proses tender dan lelang
IMG

LAMPUNG-TRANSMETRONEWS.CO.ID-Lampung utara-tekait dugaan adanya bagi bagi Proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanpa melalaui proses yang lazim di lakukan dalam pengadaan barang dan jasa yang telah mecederai para pengusaha jasa kostruksi dan membuat Praktisi Hukum yang ada di Kabupaten ini angkat bicara.

Salah satunya Chandra Guna,SH Praktisi Hukum di Lampung Utara," Sebenarnya jika mengikuti Peraturan Hukum yang berlaku baik Undang undang Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa itu tidak dibolehkan yang namanya Proyek itu dibagi-bagi karena Proyek Pemerintah itu pakai Uang Negara bukan uang nenek moyang Kepala Dinas PU sehingga Paket itu dibagi- bagi ini enggak diperbolehkan dan melanggar aturan," Ujar Chandraguna, kamis (27/6/2019).

Seharusnya, Paket proyek itu harus ditenderkan dan diumumkan melalui LPSE nantikan banyak Perusahaan yang masuk untuk menawar paket-paket tersebut melalui mekanisme yang telah di atur melalui perundangan yang berlaku tambahnya lagi.

Jika memang ini benar terjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara diduga bagi- bagi paket proyek melalui jajaran dibawahnya maka aparat Penegak Hukum harus menindak dengan tegas, Kepala Dinas PU harus di Panggil dan batalkan lelang- lelang paket yang ada di Lampung Utara," Ungkap Chandraguna.

Dengan harapan, Kepala.Dinas PU agar didalam mengelola uang Negara ini harus berdasarkan Peraturan Hukum yang ada di Republik ini dan tunduk kepada aturan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa yang juga di atur melalui perpres agar semua dapat sesuai dan berlaku secara konstitusional tandas Chandra.(Heri/Red)

Share :

Hot News

Berita Terbaru